Banjarharjo sebagai Salah Satu Model DRPA, Diharapkan Bisa Direplikasi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga berharap pihaknya dapat berkolaborasi bersama-sama mencari solusi terbaik di setiap indikatornya sehingga tercipta model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang ideal. “Sehingga nantinya model tersebut dapat direplikasi di seluruh wilayah DIY termasuk di Kabupaten Kulon Progo ini”

Demikian disampaikan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam sambutannya pada launching “Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPA)” di Balai Kalurahan Banjarharjo Kalibawang pada Jumat, 19 November 2021.

Kalurahan Banjarharjo Kapanewon Kalibawang merupakan salah satu dari 4 kalurahan yang terpilih menjadi model DRPPA di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan lainnya terdiri dari Kalurahan Tanjungharjo Kapanewon Nanggulan, serta 2 kalurahan dari Kabupaten Sleman yakni Kalurahan Pandowoharjo Kapanewon Sleman dan Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak.

Kabupaten Kulon Progo bersama Kabupaten Sleman menjadi bagian dari 67 Kabupaten yang ditetapkan menjadi wilayah model DRPPA. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri PPPA Nomor 70 Tahun 2021 tentang penetapan Kabupaten/Kota wilayah model desa ramah perempuan dan peduli anak.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan bagaimana desa harus mengintegrasikan perspektif gender dan ramah anak di setiap tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Tentunya pembangunan tersebut harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Lebih lanjut beliau menjelaskan 10 indikator untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak, yakni:

  1. Pengorganisasian perempuan dan anak di desa
  2. Desa memiliki data pilah yang memuat tentang perempuan dan anak
  3. Adanya kebijakan di desa yang mengatur implementasi DRPPA
  4. Adanya pembiayaan keuangan di desa untuk mewujudkan DRPPA
  5. Presentase keterwakilan perempuan di pemerintahan desa
  6. Presentase Perempuan wirausaha di desa
  7. Tidak adanya anak yang bekerja
  8. Tidak adanya kekerasan perempuan dan anak di desa
  9. Meningkatnya peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak.
  10. Tidak adanya perkawinan anak

“Tentunya untuk mewujudkannya tidak hanya menjadi tanggung jawab desa saja. Namun harus dibangun sinergitas dan kolaborasi bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun relawan-relawan”, ujar Bintang Puspayoga.

Jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa, di mana 43% tinggal di desa (BPS, 2020). Sekitar 49,5%-nya adalah perempuan, dan sekitar 30,1%-nya adalah usia anak (di bawah usia 18 tahun).

DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan.

“Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman khususnya perempuan dan anak, dengan memenuhi hak atas perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskrimasi, serta tersedianya sarana dan prasarana yang ramah perempuan dan anak”.

Hal ini disampaikan Gubernur DIY Hamengkubowono X dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X. Gubernur DIY Hamengkubowono X menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian PPPA atas terpilihnya DIY yang diwakili Kabupaten Kulon Progo dan Sleman, sebagai salah satu dari 33 provinsi dan 71 kabupaten/kota yang menjadi model DRPPA Tahun 2021-2022.

"Berkaitan dengan hal tersebut DIY memiliki harapan melalui visi pemajuan keluarga prima yang berbudaya maju dan mandiri dalam rangka mewujudkan martabat manusia Jogja, kemulian martabat manusia Jogja merupakan tujuan utama pembangunan daerah dalam kaitannya dengan keistimewaan DIY”, ujar Gubernur.

Ditambahkan Hamengkubuwono, konsep tersebut bermakna pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada aspek kognisi namun juga budi pekerti dan perilaku yang kemudian menciptakan manusia yang adil dalam pikiran dan perbuatan dalam sesamanya.

Sebagai tuan rumah, Bupati Kulon Progo Drs. H Sutedjo mengatakan bahwa upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah diupayakan dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan-kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup), yang sudah responsif gender, maupun ramah terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

"Hal ini terbukti dengan diraihnya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama dan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Madya dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Alun Alun Wates dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," tutur Sutedjo.

Dalam upaya memperkuat sinergi serta membangun komitmen untuk percepatan pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga berkoordinasi dengan pihak Kementerian PPPA. Salah satunya menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan DRPPA Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui zoom meeting pada Kamis, 23 September 2021 lalu.

Hal ini bertujuan untuk membangun pemahaman pemangku kepentingan tentang DRPPA sebagai upaya optimalisasi pembangunan desa, yang mengintegrasikan isu prioritas PPPA. Selain itu juga mewujudkan kesepakatan untuk langkah-langkah percepatan pelaksanaan DRPPA di daerah.

Dengan hadirnya model DRPPA ini, diharapkan dapat menjadi contoh pembangunan yang berbasis pemenuhan hak perempuan dan anak secara riil dan terintegrasi di tingkat pemerintahan yang paling bawah (desa), serta percontohan bagaimana pemerintah desa dapat menyelesaikan isu-isu perempuan dan anak.

Bupati Kulon Progo berharap dengan dukungan dan bimbingan Kementerian PPPA serta seluruh unsur terkait, dapat mensukseskan DRPPA di Kabupaten Kulon Progo.

“Sehingga nantinya bisa direplikasi di seluruh Kalurahan di wilayah Kulon Progo”, harap Sutedjo.