Sejarah

  1. Latar Belakang

    Sejarah Kapanewon Kalibawang tidak lepas dari sejarah terbentuknya Kabupaten Kulon Progo.

    Sebelumnya pada tahun 1855 terbentuk Kabupaten Kalibawang yang dipimpin oleh Tumenggung,  masuk wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Menurut buku 'Prodjo Kejawen' pada tahun 1912 Kabupaten Kalibawang bersama Kabupaten Nanggulan, Sentolo dan Pengasih digabung menjadi satu, kemudian diberi nama Kabupaten Kulon Progo dengan ibukota di Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto.

    Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua Kawedanan dengan delapan Kapanewon. Kalibawang menjadi Kapanewon di Kawedanan Nanggulan.

  2. Dasar Hukum
    1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogkakarta;
    3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019

  3. Waktu Pembentukan

    Pada tanggal 15 Oktober 1951 Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto digabung menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1951 proses administrasi penggabungan telah selesai dan pada tanggal 1 Januari 1952, administrasi pemerintahan baru mulai dilaksanakan dan status Kapanewon Kalibawang menjadi Kecamatan Kalibawang.

    Pada tanggal 20 Desember 2019 ditetapkan perubahan nomenklatur Kecamatan menjadi Kapanewon, maka per tanggal 1 Januari 2020 Kecamatan Kalibawang kembali disebut Kapanewon Kalibawang.

  4. Cakupan Kewenangan
    Kapanewon merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan /atau kelurahan.

  5. Riwayat Struktur Organisasi
    Mulai tanggal 1 Januari 2020, berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 tahun 2019 susunan organisasi Kapanewon (sebelumnya disebut Kecamatan) terdiri atas:
    - Panewu (sebelumnya Camat)
    - Panewu Anom (sebelumnya Sekretaris Kecamatan)
    - Jawatan Praja (sebelumnya Seksi Pemerintahan)
    - Jawatan Keamanan (sebelumnya Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum)
    - Jawatan Kemakmuran (sebelumnya Seksi Ekonomi dan Pembangunan)
    - Jawatan Sosial (sebelumnya Seksi Kesejahteraan Sosial)
    - Jawatan Pelayanan Umum (sebelumnya Seksi Pelayanan)

  6. Riwayat Pergantian Pimpinan

 

1.

Risdiyanto Nugroho, S.STP., M.Eng.

(17 November 2023 s.d. sekarang)

 

2.

Hening Nurcahya, A.P., M.M.

(10 Mei 2021 s.d. 17 November 2023)

 

3.

Heri Darmawan, A.P., M.M.

(Tahun 2019 s.d. 10 Mei 2021)

 

4.

Drs. Hendri Usdiarka

(tahun 2016 s.d. 2019)

 

5.

Setiawan Tri Widada, S.Sos.

(tahun 2013 s.d. 2016)

 

6.

Drs. Nur Wahyudi, M.M.

(tahun 2011 s.d. 2013)

 

7.

Rohedy Goenoeng Poerwohandoko, S.Sos.

(tahun 2009 s.d. 2011)

 

8.

Suwarno

(tahun 2008 s.d. 2009)

 

9.

Drs. Ramidjo

(tahun 2005 s.d. 2008)

 

10.

Drs. Sarjono

(tahun 2001 s.d. 2005)

 

11.

Kasil Subekti, S.H.

(tahun 1999 s.d. 2001)

 

12.

Akibat

(tahun 1996 s.d. 1999)

 

13.

Agung Sudrajat

(tahun 1990 s.d. 1996)

 

14.

Adam Nurjati

(tahun 1986 s.d. 1990)

 

15.

Widodo

(tahun 1982 s.d. 1986)

 

16.

Kadir

(tahun 1979 s.d. 1982)

 

17.

Praja Martono

(tahun 1977 s.d. 1979)

 

18.

Sutiyarjo

(tahun 1970 s.d. 1977)

 

 

 

 

 

Sumber :

Kulonprogokab.go.id, 2020 "Sejarah terbentuknya Kabupaten Kulon Progo" diakses pada tanggal 25 Mei 2021 dari https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/7671/sejarah

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 tahun 2019

Wawancara tanggal 2 Juli 2020 dengan Bapak Subadri (Dukuh Pantog Wetan Banjaroyo, pernah tinggal di Dekso Banjararum tahun 1930 pada jaman Sultan Hamengku Buwono ke III)