Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur

“Penggunaan Dana Desa yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan diharapkan menjadi poin penting yang perlu mendapatkan prioritas baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaannya. Mekanisme penyusunan anggaran dengan sumber dana dari Dana Desa dengan prosedur penetapan prioritas Dana Desa yang berpedoman pada Permendes Nomor 6 Tahun 2020 harus melalui tahapan Musyawarah Desa dan hasilnya tertuang dalam RPJMDes, Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa, Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa, Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penyusunan Rancangan APBDes, Reviu Rancangan APBDes, Pelaksanaan, Publikasi dan Laporan”.

Demikian disampaikan Yogi Andiawan Sagita, S.H., Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kulon Progo dalam acara “Pembinaan Taat Hukum Terkait Pengelolaan Dana Desa” dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo yang dilaksanakan di Ruang Riptaloka Kapanewon Kalibawang, Selasa (15/09).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kasi Intelijen Kejari Kulon Progo Yogi Andiawan, S.H., Jaksa Pengacara Negara Iman Fauzi, S.H., Panewu Kalibawang Heri Darmawan, A.P., M.M., seluruh Lurah, Carik, dan Danarta Kalurahan se Kapanewon Kalibawang

Sementara Panewu Kalibawang mengatakan menyambut baik dan berterimakasih kepada Kejari Kulon Progo yang telah melaksanakan kegiatan pembinaan Taat Hukum di Kapanewon Kalibawang bagi pelaksana kegiatan Kalurahan dari sumber Dana Desa.

“Apresiasi dan akan menjadi pedoman ke depan dalam pengelolaan Dana Desa baik dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Semoga dengan pembinaan Taat Hukum ini menjadikan pengelolaan Dana Desa lebih baik, bermanfaat dengan maksimal dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di Kalibawang yang mempunyai potensi pengembangan beberapa kegiatan penunjang Kawasan Strategis Pembangunan Nasional”, ujar Heri Darmawan, A.P., M.M.